TUJUHPAGI - Mari kita sepakati satu hal: kenangan masa kecil kita soal gizi dari negara tidak pernah jauh-jauh dari mangkuk plastik berisi bubur kacang hijau di Posyandu. Aromanya khas, perpaduan antara pandan, santan, dan aroma minyak kayu putih dari ibu-ibu PKK yang sibuk menimbang balita di dacin.
Sekarang, anak-anak kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kolosal: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggarannya puluhan triliun. Rapatnya sampai ke tingkat menteri. Kalau kacang hijau Posyandu itu ibarat film Warkop DKI yang sederhana tapi selalu sukses bikin bahagia, MBG ini ibarat film Hollywood: budget raksasa, kru di mana-mana, tapi kita sebagai penonton masih was-was apakah ending-nya bakal memuaskan atau malah flop.
Membandingkan keduanya memang agak kurang apple to apple. Lebih mirip membandingkan buah apel dengan, apelan malam minggu ke rumah mertua. Sama-sama bikin deg-degan, beda di ongkosnya (maaf, jokes bapak-bapak tahun 90-an harus keluar sedikit biar kita tidak terlalu tegang memikirkan APBN).
Tapi esensinya sama: negara ingin warganya bergizi. Dulu, balita dicekoki kacang hijau agar tidak kurang gizi dan berat badannya ideal. Sekarang, anak sekolah dikasih makan siang agar otaknya siap menyerap pelajaran, bukan cuma menyerap memori buruk di sekolah. Semangatnya amat sangat mulia.
Lalu, di mana letak kerumitannya? Jelas di skala dan logistik.
Waktu zaman Posyandu, rantai pasoknya sangat pendek. Ibu RT belanja ke pasar pagi-pagi, dimasak bareng ibu-ibu tetangga, menjelang siang langsung dibagikan. Kalau buburnya keenceran karena santannya kurang, atau kacang hijaunya masih 'keras kepala', belum empuk, sanksi sosialnya langsung turun hari itu juga. Ibu RT bisa jadi bahan pergunjingan satu kelurahan sampai bulan depan.
Sadar atau tidak, ini adalah sistem pengawasan antikorupsi paling mutakhir dan real-time yang pernah diciptakan peradaban manusia: mulut emak-emak.
Nah, MBG tidak sesederhana itu. Ini menyangkut puluhan juta mulut, setiap hari. Di Jawa Timur saja, bayangkan alur distribusinya dari sekolah di tengah kota yang panasnya minta ampun, sampai ke madrasah-madrasah di lereng pegunungan. Ada proses pengadaan, ada tender katering, ada vendor beras, vendor telur, sampai vendor kotak makan.
Di sinilah hukum fisika birokrasi kita kerap berlaku: semakin panjang meja birokrasinya, semakin banyak 'gizi' anggaran yang menguap sebelum jadi nasi. Ibarat menu ayam goreng, dari atas ukurannya paha utuh, turun ke provinsi jadi sayap, turun ke kabupaten jadi ceker, sampai di meja anak sekolah tinggal remah-remah kremesan.
Pertanyaannya, kenapa ayam menyeberang jalan? Ya karena di seberang ada tender katering. (Oke, ini jokes receh kedua, saya janji ini yang terakhir).
Titik rawan korupsinya justru ada di sentralisasi dan proses penunjukan pihak ketiga berskala besar. Kalau MBG diserahkan pada korporasi besar yang menang tender, orientasinya murni margin keuntungan.
Lalu bagaimana solusinya? Ya kembali saja ke "Khittah Posyandu".
Kuncinya adalah desentralisasi ekstrem. Jangan biarkan MBG dimonopoli oleh perusahaan katering besar tingkat provinsi atau kabupaten. Pecah anggarannya langsung ke titik-titik terkecil. Berdayakan warung-warung lokal, komite sekolah, atau bahkan kelompok PKK di sekitar sekolah. Peternak telur dan petani sayur lokal di desa tersebut langsung dijadikan penyuplai utama.
Ketika yang memasak adalah warga sekitar, dan yang makan adalah anak-anak dari tetangga mereka sendiri, ada tanggung jawab moral yang mengikat. Kalau telur dadarnya bau tengik atau nasinya keras, yang protes langsung orang tua murid ke tetangganya. Social control-nya hidup. Uang negara pun berputar tepat di warung dan pasar sebelah sekolah, bukan lari ke ibu kota.
Dengan mengadopsi mekanisme organik dan transparan ala kacang hijau Posyandu, program MBG bisa selamat dari penyakit kronis proyek pemerintah: kebocoran. Biarlah yang bocor cukup ban motor kita saja saat berangkat kerja, jangan sampai gizi anak bangsa ikut-ikutan bocor di tengah jalan. (Kur)
Editor : Redaksi
