Senin (15/4/2026), di Taman Apsari, Surabaya, gema yang mirip itu muncul dari kerumunan warga: protes yang menuntut perubahan atas kenaikan harga BBM, melemahnya nilai rupiah, serta dampak kebijakan yang dinilai menekan kehidupan sehari-hari.

Aksi bertajuk Rakyat Suarabaya Menggugat diikuti berbagai lapisan masyarakat. Mereka berkumpul menghadap pagar berduri yang melingkari Gedung Grahadi, menyampaikan tuntutan kesejahteraan, mulai dari keberatan atas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membuang anggaran hingga sorotan mengenai kasus-kasus kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang dinilai bersikap kritis.

Doa di Tengah Beban: Mengaitkan Kini dan 1998

Di antara massa, Prana—mahasiswi dari perguruan tinggi negeri di Surabaya—berdiri di hadapan barisan untuk membacakan doa Bapa Kami. Dalam doa dan pernyataannya, Prana menghubungkan situasi yang terjadi saat ini dengan tahun 1998, ketika banyak masyarakat kecil disebut masih hidup dalam kesulitan.

“Situasi yang terjadi pada tahun 1998 tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang, di mana masih banyak masyarakat kecil yang hidup dalam kesulitan, sementara sebagian pihak yang berada di pemerintahan dapat hidup berkecukupan dan melakukan apa saja yang mereka inginkan.” Ujar Prana.

Prana mengatakan harga kebutuhan sehari-hari makin meroket, terutama bagi kantong mahasiswa perantauan. Ia menyebut makanan hingga biaya transportasi turut naik, termasuk biaya layanan seperti Gojek dan Grab, sehingga pengeluaran harian menjadi lebih mahal.

“Sebagai mahasiswa, saya paling merasakan dampak dari kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Mulai dari makanan hingga biaya transportasi seperti Gojek dan Grab ikut naik, sehingga hampir seluruh biaya hidup menjadi lebih mahal.” Ujar Prana.

Kopi Keliling dan Sembako: Ketika Harga Menentukan Tenaga

Di tengah deretan tuntutan, Ike Wijayanti yang berprofesi sebagai penjual kopi keliling menyampaikan keluhannya. Ia menilai kenaikan harga sembako membuatnya semakin sulit mencari rezeki, karena pendapatan tidak selalu seiring dengan lonjakan kebutuhan pokok.

“sembako sekarang harganya Rp15.000 itu buat saya susah.” Ujar Ike.

Ike menilai, pemerintah sebenarnya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi tidak meresponsnya. Ia mengatakan banyak persoalan sudah menjadi berita dan viral di berbagai media, sehingga ia sulit membayangkan sikap seolah tidak mengetahui keadaan yang sedang berlangsung.

Dalam penutup pernyataannya, Ike menyampaikan harapan agar harga BBM dan kebutuhan pokok diturunkan. Ia menyatakan keluhan itu berasal dari suara rakyat kecil yang merasa semakin tertekan.

“Tolong Pak, kalau seandainya Bapak mendengarkan isi hatinya orang rakyat kecil, tolong. Turunkan harga sembako dan BBM dan lain-lainnya. Turunkan harganya. Jangan dinaikkan. Kasian orang-orang yang enggak punya apa-apa.” Tegas Ike.

Tuntutan Kehidupan Layak dan Kebijakan Berpihak pada Rakyat

Aksi berlangsung dengan teriakan tuntutan dan doa yang mengiringi perjalanan massa di Taman Apsari menuju Gedung Grahadi. Di balik berbagai slogan, pesan yang disampaikan sederhana: kehidupan yang lebih layak, serta kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Warga berharap suara yang dibawa ke ruang publik tidak berhenti sebagai gema sesaat. Mereka menunggu langkah nyata dari pemerintah agar beban ekonomi yang kini dirasakan banyak kalangan bisa memperoleh solusi. (Fan)

Dengan membawa sesajen dan dupa yang menyala, mereka mempersembahkan sembari duduk menghadap tanggul, sebagai penghormatan kepada leluhur.

Lantunan doa dari masing - masing warga menggema disekitar tanggul. Bagi warga korban lumpur, ritual tersebut bukan sekadar tradisi Jawa. Diantara para penghayat, Harwati menjelaskan, sambang buyut menjadi penanda bahwa mereka masih memiliki akar, leluhur, dan identitas yang tidak ikut tenggelam bersama rumah-rumah mereka.

“Selama 20 tahun kami belum pernah menggelar ritual seperti ini. Biasanya kami menggunakan pendekatan keagamaan melalui istigasah. Kini kami kembali pada tradisi Jawa karena identitas sebagai orang Jawa tidak bisa kami lepaskan.” Ujar Harwati.

Di atas tanggul yang kini menjadi tempat singgah sekaligus ruang mengenang, mereka tidak hanya berdoa untuk para pendahulu. Mereka juga berdoa untuk diri mereka sendiri serta orang-orang yang belum benar-benar dipulihkan oleh negara. Bagi warga korban lumpur, persoalan yang mereka perjuangkan selama dua dekade terakhir bukan semata tentang uang ganti untung. Ada luka administratif, sosial, hingga politik yang menurut mereka belum pernah diselesaikan.

“Yang kami perjuangkan bukan cuma uang, tetapi pemulihan,” Tegas Harwati. Baginya, perpindahan warga selama bencana terjadi tanpa persetujuan yang jelas. Secara administratif, data kependudukan mereka berpindah begitu saja. Dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian, terutama ketika sistem pelayanan publik mulai sepenuhnya berbasis digital.

Ia mengaku baru mengetahui datanya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat hendak mendaftarkan anak ke sekolah pada 2022. Selama bertahun-tahun, identitasnya seolah hilang dari sistem negara.

“Katanya sistem sudah canggih, tapi kami justru jadi korban digitalisasi karena data kami tidak ditemukan,” tutur Harwati.

Kondisi itu membuat banyak warga kesulitan mengakses bantuan sosial maupun layanan administrasi lainnya. Mereka merasa hidup dalam ruang abu-abu, ada secara fisik, tetapi seakan tak tercatat sebagai warga negara. Di tengah persoalan tersebut, warga mengaku perlahan kehilangan harapan terhadap pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari audiensi, mendatangi instansi, hingga melakukan publikasi melalui media dan media sosial. Namun, suara mereka terasa seperti tenggelam bersama lumpur.

Mereka akhirnya belajar hidup berdamai dengan stigma. Selama bertahun-tahun, warga korban lumpur kerap dianggap sebagai orang kaya karena memperoleh ganti untung. Namun kenyataan, tidak seindah di lapangan, justru banyak problematika yang jarang terungkap.

“Orang luar menganggap warga korban lumpur itu kaya. Mau tidak mau stigma itu harus kami hadapi sambil membangun kehidupan baru,”ujar Harwati. Tidak semua persoalan ganti untung benar-benar usak. Ia menjelaskan masih ada kelompok warga yang tanahnya belum dibayar hingga sekarang. Untuk skema cash and carry, menurutnya, masih terdapat sekitar 75 aset yang belum terselesaikan, mayoritas berasal dari Desa Jatirejo.

Ibu dua anak tersebut merupakan warga RT 10 RW 2 Desa Jatirejo, desa yang kini tinggal nama dan kenangan. Selain kehilangan rumah, sebagian warga juga merasa kehilangan hak politik. Sejak 2009, ia mengaku tidak pernah dapat menggunakan hak pilihnya secara utuh. Bahkan pada pemilu tahun lalu, meski telah terdaftar dan datang ke TPS, hak suaranya tetap tidak dapat digunakan.

“Lewat kejadian itu kami ingin menunjukkan bahwa warga korban lumpur masih kehilangan hak politiknya dan dianggap tidak ada oleh negara,” Ungkap Harwati. Luka lain datang dari absennya negara dan pihak perusahaan dalam kehidupan mereka selama dua dekade terakhir.

Menurut pengakuannya, tidak pernah ada kunjungan langsung dari pemerintah daerah maupun pusat untuk melihat kondisi warga di atas tanggul. Hal serupa juga ia rasakan dari pihak Bakrie. Selama 20 tahun, tidak pernah ada pertemuan langsung dengan warga korban lumpur di Titik 21 tempat mereka tinggal sekarang. Satu-satunya kunjungan yang ia ingat hanyalah kedatangan artis Nia Ramadhani sekitar 2017 atau 2019 di lokasi berbeda, dengan pengawalan aparat. Warga sekitar bahkan tidak diperbolehkan mendekat.

“Kalau memang ingin datang atau membantu, kami selalu terbuka,” Tegas Harwati.

Kini, dua dekade setelah lumpur pertama kali menenggelamkan rumah dan desa mereka, warga korban masih berkumpul di atas tanggul. Mereka membawa doa, sesaji, dan ingatan yang belum selesai. Di tengah negara yang mereka rasa semakin jauh, ritual Sambang Buyut menjadi cara sederhana untuk memastikan bahwa kampung mereka belum benar-benar hilang, setidaknya dalam ingatan orang-orang yang pernah hidup di sana. (fan)

Di dalam gereja, duka menjelma menjadi teaterikal, puisi, musik, dan doa. Ia mengalir, bukan untuk membuka luka lama, melainkan merawatnya agar tidak dilupakan. Dari situ, sesuatu yang lain tumbuh: solidaritas.

Bertajuk Solidaritas Surabaya Inklusif, peringatan ini dihadiri lebih dari 150 orang. Mereka memenuhi ruang peribadatan dengan kehadiran yang beragam—mahasiswa, anak muda, hingga komunitas lintas agama. Mereka datang bukan sekadar mengenang, tetapi menjaga ingatan agar tetap hidup.

Perwakilan panitia, Imanuel Erlangga, mengatakan tema tersebut dipilih sebagai harapan untuk Surabaya yang lebih terbuka dan menerima.

“Peristiwa bom ini memang membawa luka, tetapi dari luka itu kita bisa tumbuh bersama. Harapannya, Surabaya bisa menjadi kota yang lebih inklusif dan menjadi ruang yang menerima semua orang,” ujar Imanuel.

Bagi panitia, peringatan seperti ini bukan sekadar ritual tahunan yang berhenti pada bunga dan doa. Lebih dari itu, ini adalah upaya merawat ingatan kolektif—agar tragedi kemanusiaan tidak menguap begitu saja ditelan waktu.

Karena itu, panggung diisi dengan beragam ekspresi. Teaterikal bersambung, pembacaan sajak dan puisi, musikalisasi puisi, persembahan lagu, hingga paduan suara lintas komunitas bergantian mengisi ruang. Ada pula lapak buku, doa bersama, dan ikrar lintas agama. Seni dipilih sebagai bahasa—karena ia mampu menyentuh sisi yang tak selalu bisa dijangkau oleh kata-kata biasa.

Komunitas yang terlibat datang dari berbagai latar: Gusdurian, Pemuda Katolik, Ide Nera, PMKRI, Keuskupan Kota Surabaya, GKI Diponegoro, hingga PGIW. Perbedaan yang ada justru menjadi alasan untuk berkumpul, bukan untuk menjauh. Seolah ada kesepahaman yang tak perlu diucapkan panjang: luka tidak boleh diwariskan sebagai jarak.

Angga menjelaskan, konsep acara tahun ini sengaja dibuat lebih dekat dengan anak muda. Generasi yang mungkin tidak mengalami langsung peristiwa itu, tetapi tetap perlu memahami dampaknya.

“Banyak teman-teman muda yang hanya tahu tragedi ini, tetapi belum memahami seberapa besar dampak dan ketakutan yang dirasakan masyarakat saat itu. Karena itu kami mencoba menggugah rasa melalui seni, Ujar Imanuel.

Di balik peringatan yang tampak di permukaan, ada proses lain yang berjalan perlahan—rekonsiliasi. Imanuel menyebut komunikasi dan silaturahmi dengan keluarga pelaku telah terjalin dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah langkah yang tidak mudah, tetapi terus diupayakan.

"Pelaku tidak sepenuhnya bersalah karena banyak mengalami proses pencucian otak, bahkan keluarganya pun sering kali tidak mengetahui hal tersebut," Ujar Imanuel.

Sore itu, duka memang tidak hilang. Ia masih ada, tetapi berubah bentuk. Ia menjadi perjumpaan, menjadi ruang untuk saling memahami, dan menjadi pengingat bahwa kemanusiaan harus dijaga bersama.

Sebagai pengingat, tragedi tersebut terjadi pada Minggu, 13 Mei 2018, yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan 45 lainnya mengalami luka-luka. Serangan terjadi di tiga gereja: Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.

Delapan tahun setelahnya, Surabaya tidak hanya mengingat. Kota ini belajar—pelan, mungkin tidak sempurna, tetapi terus berjalan—untuk tetap menjadi rumah yang aman bagi semua. (Fan)

Di lorong-lorong sempit yang remang, tubuh-tubuh itu bergerak tanpa banyak kata. Tangan mereka cekatan memilah bawang, menimbang, memasukkan ke dalam karung, lalu mengangkatnya ke bak mobil pickup. Rutinitas itu berulang seperti napas—tak selalu disadari, tapi harus terus dilakukan. Di sana, kerja bukan sekadar aktivitas, melainkan cara paling purba untuk bertahan: selama tubuh masih bisa digerakkan, hidup harus terus dijalankan.

Di antara mereka, ada Selami. Lebih dari dua dekade ia menghidupi dirinya dengan pekerjaan yang sama—pekerjaan yang perlahan mengikis tubuhnya, tetapi tak pernah benar-benar bisa ia tinggalkan. Ia datang dari Sampang, membawa dirinya sendiri sebagai satu-satunya bekal. Tidak ada keluarga yang menunggu, tidak ada tangan lain yang siap menopang.

“Mau bagaimana lagi. Saya hidup sendiri, tidak punya suami dan tidak punya anak. Jadi harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup.”Ujar Selami.

Setiap hari, ia berjalan kaki menuju pasar, menempuh waktu hampir satu jam. Langkah-langkah itu mungkin terdengar sederhana, tetapi di baliknya ada keteguhan yang tidak selalu terlihat. Ia berangkat saat langit masih setengah gelap, sekitar pukul empat atau lima pagi, dan pulang ketika hari mulai mengendur, atau bahkan lebih larut jika pekerjaan belum selesai. Jika tak ada tumpangan, jalan yang sama harus ia tempuh kembali—seolah hidupnya bergerak dalam lingkaran yang tak pernah benar-benar terputus.

Tubuhnya kecil, keriput, dan lelahnya tak pernah benar-benar hilang. Beban yang ia angkat kerap melampaui batas yang semestinya bisa ditanggung tubuh seusianya. Rasa sakit menjadi bagian dari keseharian—pegal, linu, dan letih yang menumpuk tanpa sempat dipulihkan sepenuhnya. Namun berhenti bukan pilihan yang tersedia baginya.

“Saya harus bekerja setiap hari untuk bertahan hidup. Orang lain mungkin masih punya anak atau keluarga yang membantu, sedangkan saya tidak punya siapa-siapa.”Ujar Selami.

Upah yang ia terima tidak banyak, bergantung pada seberapa banyak pekerjaan yang datang di hari itu dari satu toko yang sama. Dari situlah ia mengatur untuk hidupnya—makan, bertahan, dan melanjutkan hari. 

Di balik kesibukan pasar yang riuh, Selami menyimpan harapan sunyi. Harapan yang tidak muluk, ingin dilihat keberadaannya sebagai bagian dari kota yang terus bergerak.

“Saya hanya berharap ada perhatian untuk orang-orang seperti saya yang hidup sendiri, tidak punya suami dan anak. Jalan kaki dan bekerja mengangkat barang setiap hari itu capek sekali.” Ujar Selami.

Pasar Pabean mungkin tak pernah benar-benar tidur. Namun di sela hiruk pikuknya, ada kehidupan-kehidupan kecil yang berjalan nyaris tanpa suara. Selami adalah salah satunya—potret perempuan yang menua bersama kerasnya kota, menggantungkan hidup pada sisa tenaga yang ia punya.

Saat pasar mulai lengang, ia pulang membawa lelah yang tak selalu bisa didefinisikan. Tapi esok hari, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ia akan kembali. Mengulang langkah yang sama, mengangkat beban yang serupa, dan melanjutkan hidup yang tak pernah benar-benar memberinya jeda. (Fan)

Pesta Babi bukan film yang menawarkan kenyamanan. Ia tidak datang membawa cerita ringan yang bisa ditonton sambil lalu. Film ini justru membuka lapisan-lapisan persoalan yang selama ini jarang menjadi percakapan utama publik: pembalakan hutan, pengungsian, konflik, eksploitasi sumber daya alam, hingga pembatasan ruang informasi.

Di tengah ramainya kabar pembubaran pemutaran film Pesta Babi di sejumlah tempat, produser film tersebut, Dhandy Dwi Laksono, meminta masyarakat tidak perlu takut. Menurutnya, tidak ada alasan hukum yang bisa membenarkan pembubaran acara menonton dan berdiskusi.

“Bagi yang belum menonton, jangan takut kalau mendengar di media sosial ada acara nobar yang dibubarkan. Mereka yang membubarkan tidak memiliki dasar hukum sama sekali, hanya menggertak,” ujar Dandy.

Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi dalam situasi seperti ini, sederhana bisa menjadi cukup berani. Sebab, membicarakan Papua di ruang publik sering kali bukan perkara mudah. Ada rasa sungkan, takut salah, atau mungkin takut dianggap macam-macam. Padahal, dalam pandangan Dhandy, masyarakat punya hak untuk berkumpul, menonton, dan mendiskusikan sebuah isu. Termasuk isu Papua.

Bagi Dhandy, Papua bukan tema yang harus dijauhkan dari percakapan warga negara. Justru karena kita adalah warga negara, karena kita membayar pajak, karena kita hidup dalam satu republik yang sama, maka membicarakan Papua semestinya menjadi hal yang wajar.

Namun, untuk menghindari gangguan dari pihak luar, penyelenggara juga menyiapkan format pemutaran dalam skala kecil. Bukan karena takut, melainkan agar diskusi tetap bisa berjalan. Sebab, pada akhirnya, film seperti Pesta Babi memang tidak hanya berhenti pada urusan menonton. Ia butuh dibicarakan, diperdebatkan, dan direnungkan.

Pemutaran film ini di berbagai kota, termasuk Surabaya, menjadi upaya untuk menciptakan ruang dialog publik tentang situasi Papua. Film tersebut mengajak penonton melihat lebih dekat persoalan eksploitasi sumber daya alam, konflik kemanusiaan, pengungsian, dan keterbatasan informasi yang selama ini jarang mendapat tempat luas di ruang pemberitaan nasional.

Pesta Babi lahir dari keresahan. Ada realitas yang menurut Dhandy terlalu besar untuk terus dibiarkan berada di pinggir perhatian publik. Ia menyoroti pembalakan hutan dalam skala besar, konflik kemanusiaan, serta puluhan ribu pengungsi yang tidak selalu muncul sebagai berita utama.

“Di Papua terjadi pembalakan hutan besar, perang di Gaza, dan sekitar 107 ribu pengungsi, tetapi tidak menjadi perhatian publik. Kita sering lebih peduli pada isu yang jauh, padahal persoalan ini sama pentingnya dan dampaknya juga bisa kita rasakan.” Ujar Dhandy.

Membuat film dokumenter tentang Papua tentu bukan pekerjaan yang mudah. Dhandy menyebut berbagai kendala hadir hampir di setiap tahap. Mulai dari logistik, infrastruktur, biaya perjalanan yang mahal, sampai risiko keamanan selama peliputan. Dengan kata lain, hampir semua kesulitan yang biasa dibayangkan seorang filmmaker atau content creator, bisa ditemukan di Papua.

Tetapi kesulitan itu tampaknya terbayar oleh respons masyarakat. Dhandy mengatakan, film ini mendapat sambutan cukup positif. Bukan hanya dari kalangan aktivis atau mahasiswa, tetapi juga dari sekolah hingga pesantren. Baginya, isu yang dibicarakan dalam film ini bukan semata soal identitas, agama, atau kelompok tertentu. Ini soal kemanusiaan.

“Tak perlu berasal dari agama atau negara tertentu. Cukup menjadi manusia untuk memiliki empati dan kepedulian terhadap persoalan ini.” Ujar Dandhy.

Di antara peserta yang hadir, Edo, salah satu anggota Aliansi Mahasiswa Papua, menjadi salah satu suara yang cukup menonjol. Ia melihat Pesta Babi sebagai medium penting untuk membuka cara pandang baru mengenai Papua. Bagi Edo, film ini tidak berdiri sebagai cerita tunggal, melainkan sebagai pintu masuk untuk melihat akumulasi panjang berbagai persoalan di tanah Papua.

Ia menyebut persoalan itu meliputi pelanggaran HAM, perampasan ruang hidup, hingga isu lain seperti genocide, ethnocide, dan ecocide. Istilah-istilah itu mungkin terdengar berat, tetapi bagi Edo, semua itu dekat dengan kenyataan yang selama ini dialami masyarakat Papua.

“Kolonialisme sebenarnya belum berakhir, hanya hadir dalam bentuk baru,” ujar Edo.

Edo juga menyoroti terbatasnya ruang gerak media di Papua. Menurutnya, keterbatasan itu membuat banyak persoalan tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat Indonesia. Akibatnya, publik kerap mengenal Papua dari narasi yang tidak lengkap. Kadang terlalu jauh. Kadang terlalu disederhanakan. Kadang bahkan hanya muncul ketika ada konflik besar.

Karena itu, bagi Edo, kehadiran film seperti Pesta Babi menjadi penting. Film ini memberi perspektif lain di tengah narasi dominan yang selama ini berkembang. Ia tidak hanya memperlihatkan Papua sebagai wilayah geografis, tetapi juga sebagai ruang hidup manusia dengan luka, sejarah, dan persoalan yang kompleks.

Edo juga menyinggung menurunnya kepekaan sosial generasi muda terhadap isu-isu kerakyatan setelah pandemi COVID-19. Menurutnya, banyak orang mulai kembali sibuk dengan urusan masing-masing, sementara isu sosial dan kemanusiaan perlahan menjauh dari percakapan sehari-hari.

“Isu-isu seperti ini perlu terus diangkat agar kepekaan sosial masyarakat tetap terjaga. Film seperti ini bisa mendorong mahasiswa dan masyarakat lebih peka terhadap keadaan sekitar.” Ujar Edo.

Siang itu, Pesta Babi mungkin diputar sebagai film dokumenter. Namun, bagi banyak orang yang hadir, ia menjadi lebih dari sekadar tontonan. Ia menjadi pengingat bahwa Papua tidak sejauh yang sering dibayangkan. Ia tidak hanya ada di peta, tidak hanya hadir dalam berita singkat, dan tidak seharusnya dibicarakan hanya ketika konflik sudah telanjur pecah.

Film ini memperlihatkan bahwa kadang-kadang, keberanian tidak selalu berbentuk teriakan besar. Kadang ia hadir dalam tindakan sederhana: datang ke sebuah auditorium, duduk, menonton, mendengar, lalu mulai membicarakan sesuatu. (Fan)

Di ruang yang diredupkan itu, suara tidak sekadar terdengar. Ia hadir sebagai getaran—halus, berlapis, kadang menghantam, kadang mengalir seperti air. Instrumen-instrumen sederhana dimainkan perlahan, menciptakan lanskap bunyi yang sulit dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Namun justru di situlah letak pengalaman itu: ia tidak selalu ingin dimengerti, melainkan dirasakan.

Sesi sound therapy malam itu dipandu Budho Adhi Saddharmo, yang akrab disapa Couch Bodaz. Dengan ritme yang nyaris seperti ritual, ia mengajak para peserta memasuki sound bath—sebuah praktik terapi suara yang kini mulai dikenal di berbagai kota besar, termasuk Surabaya.

Sound therapy sendiri bukan hal baru di dunia kesehatan alternatif. Metode ini menggunakan gelombang suara untuk membantu tubuh mencapai kondisi relaksasi. Bunyi yang digunakan beragam: dari gong yang dalam dan bergema, singing bowl yang bergetar panjang, hingga suara-suara yang menyerupai alam—air, angin, bahkan sesuatu yang terasa seperti denyut bumi itu sendiri.

Namun, bagi Bodaz, sound therapy bukan sekadar teknik.

“Dalam sound therapy, seseorang langsung merasakan efeknya melalui tubuh tanpa arahan sugestif. Gelombang suara dari ketukan yang konsisten dapat memengaruhi kondisi sel-sel tubuh secara langsung. Ini berbeda dengan hipnosis, karena tidak melibatkan sugesti.” Jelas Bodaz.

Penjelasan itu melayang di antara bunyi-bunyi yang terus dimainkan. Dalam praktiknya, para peserta tidak diminta melakukan apa-apa selain hadir—mendengarkan, merasakan, dan membiarkan tubuh mereka merespons.

Secara ilmiah, gelombang suara memang memiliki frekuensi tertentu yang dapat memengaruhi sistem saraf. Ritme yang stabil cenderung membantu tubuh menurunkan ketegangan, memperlambat napas, dan membawa pikiran ke kondisi yang lebih tenang. Namun di ruang itu, teori terasa seperti sesuatu yang jauh. Yang hadir justru pengalaman yang personal—kadang lembut, kadang mengusik.

Setiap instrumen membawa wataknya sendiri. Gong, misalnya, tidak hanya berbunyi; ia seolah membuka ruang. Getarannya panjang, dalam, seperti sesuatu yang datang dari tempat yang sangat jauh.

“suara gong merepresentasikan benturan atau hantaman, sebuah simbol awal mula kehidupan. Seperti halnya bumi yang terbentuk dari tabrakan benda-benda langit, suara tersebut mengingatkan kita pada asal-usul kehidupan.”Ujar Bodaz.

Bunyi itu, bagi sebagian peserta, bisa terasa menenangkan. Bagi yang lain, justru menggetarkan sesuatu yang lama tersimpan. Di sinilah sound therapy menjadi pengalaman yang tidak seragam. Ada yang menemukan ketenangan, ada pula yang berhadapan dengan emosi yang selama ini tersembunyi rapi.

Dalam beberapa sesi, Bodaz menyebut ada peserta yang mengalami visualisasi tertentu—melihat warna, bentuk, atau potongan ingatan yang muncul tanpa diundang. Bagi sebagian orang, pengalaman itu terasa seperti perjalanan batin; bagi yang lain, mungkin hanya sekadar sensasi yang lewat.

Namun, tidak semua orang langsung merasa nyaman. Di Surabaya, menurut Bodaz, banyak peserta yang masih menahan diri.

Ia membandingkannya dengan pengalaman di Bali, di mana orang-orang lebih terbuka mengekspresikan emosi. Di Surabaya, peserta cenderung diam, mengamati, seolah masih mencari batas antara rasa aman dan keinginan untuk benar-benar melepaskan diri.

Meski demikian, minat terhadap sound therapy terus tumbuh. Di tengah ritme kota yang padat, metode ini menawarkan sesuatu yang sederhana namun jarang: jeda.

Di antara para peserta malam itu, Atim Febry merasakan pengalaman yang tidak langsung utuh. Pada awal sesi, pikirannya masih bergerak ke sana kemari, sulit untuk benar-benar diam. Namun perlahan, sesuatu berubah.

“Yang paling saya suka adalah suara air, terutama di bagian akhir, karena benar-benar membuat rileks. Bahkan saat istirahat, saya sering memutar instrumen serupa untuk membantu tidur lebih cepat.”Ujar Febry.

Suara air, dibandingkan gong atau instrumen lain, terasa lebih akrab—lebih mudah diterima. Ia mengalir tanpa mengagetkan, seperti sesuatu yang sudah dikenal tubuh sejak lama.

Namun, ada juga momen yang sempat membuatnya terkejut.

“Saya sempat sedikit kaget saat suara gong dibunyikan, dan di awal lagu terasa agak menakutkan dengan nuansa mistis. Namun, secara keseluruhan pengalaman tersebut tetap baik dan menyenangkan.”Jelas Febry.

Reaksi seperti itu bukan hal yang asing dalam sound therapy. Bunyi, terutama yang tidak biasa didengar sehari-hari, bisa memunculkan rasa asing—bahkan takut. Tetapi justru di situlah, sering kali, tubuh mulai membuka lapisan-lapisan yang selama ini tertutup.

Sound therapy tidak menawarkan hasil yang instan atau seragam. Ia tidak menjanjikan penyembuhan dalam satu sesi. Yang ia tawarkan adalah ruang—ruang untuk mendengar, merasakan, dan mungkin, memahami diri dengan cara yang berbeda.

Di Indonesia, praktik ini mulai berkembang, terutama di kota-kota seperti Bali dan Jakarta. Bali, dengan keterbukaannya terhadap eksplorasi spiritual dan emosional, menjadi salah satu tempat di mana sound therapy lebih mudah diterima. Sementara di kota lain, termasuk Surabaya, perkembangannya masih bertahap, tumbuh bersama rasa ingin tahu masyarakat.

Bodaz sendiri melihat perjalanan ini belum selesai. Ia masih terus belajar, menambah instrumen, dan membayangkan bentuk-bentuk baru dari sound therapy—bukan hanya sebagai terapi, tetapi juga sebagai pertunjukan.

“Saya ingin menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah didengar atau dilihat sebelumnya.” Ujar Bodaz.

Mungkin, pada akhirnya, sound therapy bukan hanya tentang suara. Ia tentang bagaimana manusia, di tengah dunia yang bising, mencoba kembali ke sesuatu yang paling dasar: mendengar.

Malam pun usai. Para peserta perlahan membuka mata, bangkit, dan kembali ke dunia yang terang, yang penuh dengan kata-kata dan aktivitas. Namun ada sesuatu yang tertinggal—resonansi halus yang tidak langsung hilang.

Di ruang gelap itu, bunyi telah bekerja dengan caranya sendiri. Ia menyentuh tanpa menyentuh, berbicara tanpa kata. Dan mungkin, di antara gema yang tersisa, ada bagian kecil dari diri yang akhirnya terdengar. (Fan/tap)

Namun tubuh yang lelah tidak selalu diam. Ia belajar melawan.

Di Amerika, para pekerja mulai berhenti bekerja—sebuah tindakan sederhana yang menjelma menjadi perlawanan. Tahun 1806 mencatat mogok pertama, bukan sekadar soal upah, tapi soal martabat. Dari sana, lahir satu tuntutan yang terdengar begitu manusiawi sekaligus radikal: delapan jam bekerja, delapan jam beristirahat, delapan jam menjadi manusia.

Nama-nama seperti Peter McGuire dan Matthew Maguire muncul bukan sebagai pahlawan tunggal, melainkan sebagai suara dari kegelisahan kolektif. Mereka mengorganisasi, mengganggu ketertiban yang sebenarnya tidak adil sejak awal. Mereka mengusulkan satu hari untuk para pekerja—hari di mana buruh tidak hanya bekerja, tapi diingat.

Lalu datang 1 Mei 1886 di Chicago. Jalanan dipenuhi manusia. Sekitar 400 ribu buruh turun, membawa tuntutan yang sama: waktu yang lebih adil untuk hidup. Tapi sejarah sering kali ditulis dengan darah. Tembakan dilepaskan. Tubuh-tubuh jatuh. Para pemimpin dihukum mati. Dan sejak itu, mereka tidak hanya dikenang sebagai korban, tetapi sebagai martir—penanda bahwa keadilan sering menuntut harga yang tidak kecil.

Dari tragedi itu, dunia belajar mengingat. Tahun 1889, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. Sejak 1890, ia dirayakan di berbagai penjuru dunia—kadang dengan gegap, kadang dengan tekanan, tapi selalu dengan ingatan bahwa hak tidak pernah datang tanpa perjuangan.

Di Indonesia, gema itu sampai pada 1920. Hari Buruh mulai diperingati, menjadi bagian dari kesadaran bahwa kerja bukan sekadar kewajiban, melainkan juga hak. Di tempat lain, seorang anak bernama Ibarruri Aidit menyaksikan perayaan Hari Buruh di negeri jauh, lalu mengulanginya saat dewasa di Tiananmen—seolah menunjukkan bahwa ingatan tentang buruh memang melampaui batas negara.

Namun sejarah tidak selalu berjalan lurus. Di masa Orde Baru, Hari Buruh menghilang dari ruang publik. Ia dicurigai, disempitkan maknanya, bahkan ditakuti. Kata “buruh” sendiri seperti kehilangan tempatnya, seolah ia membawa bayang-bayang yang tidak diinginkan. 1 Mei bukan lagi hari libur, bukan lagi hari ingatan.

Tapi ingatan, seperti luka, tidak benar-benar hilang.

Setelah 1998, ia kembali muncul. Awalnya pelan—di kampus, di ruang-ruang kecil, di antara mahasiswa dan segelintir suara yang belum lelah. Lalu perlahan membesar. Jalanan kembali dipenuhi. Spanduk dibentangkan. Suara diteriakkan. Buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat bertemu dalam satu ritme: menuntut.

Dari Jakarta hingga Makassar, dari Bandung hingga Medan, May Day berubah menjadi peta yang hidup. Long march, orasi, dan nyanyian perjuangan mengisi kota-kota. Kekhawatiran akan kekacauan tidak pernah benar-benar terbukti. Yang ada justru ketegangan lama—antara suara rakyat dan cara negara mendengarnya.

Namun waktu juga mengubah banyak hal. Aksi-aksi tetap berlangsung, tuntutan semakin terarah: jaminan sosial, kesejahteraan, keadilan kerja. Bahkan ada saat ketika aparat dan buruh saling mengakui—bahwa demonstrasi tidak selalu berarti kekacauan.

Dan akhirnya, pada 2013, negara seperti mengingat kembali sesuatu yang lama dilupakan. 1 Mei diputuskan menjadi hari libur nasional, mulai berlaku 2014. Sebuah pengakuan yang datang terlambat, tapi tetap berarti.

Hari Buruh, pada akhirnya, bukan sekadar tanggal. Ia adalah ingatan panjang tentang manusia yang menolak diperlakukan sebagai alat. Ia adalah cerita tentang waktu yang direbut kembali, tentang tubuh yang memilih berdiri, tentang suara yang, meski pernah dibungkam, selalu menemukan jalan untuk kembali terdengar. (Nik)

Di Indonesia, Hari Buruh memiliki riwayat yang berliku. Ia pernah dirayakan dengan semangat, lalu dibungkam oleh ketakutan politik, lalu dihidupkan kembali seperti sesuatu yang sempat dikubur tapi tak pernah benar-benar mati. Buruh di sini tidak hanya melawan jam kerja panjang, tetapi juga upah yang tak layak, kontrak yang rapuh, dan sistem yang seringkali tidak berpihak.

Hari yang tak pernah selesai dengan banyak perjuangan. Seperti siang itu, Jumat 1 Mei 2025. Jalanan Surabaya terlihat sesak. Ribuan buruh yang tergabung dari berbagi serikat burun turun ke jalan dengan membawa poster dan bendera serta iringan kendaraan, menuju tugu pahlawan.

Massa yang tergabung dari berbagai serikat kerja, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan aliansi GASPER, mereka menuntut hak - hak para buruh dari aksi sebelumnya.

Diantara suara massa yang menggema di sekitar Tugu Pahlawan, Sunarti selaku pimpinan cabang FSPMI Surabaya menyoroti terkait kesenjangan pendidikan terhadap anak buruh.

“Kami mendesak penambahan kuota afirmasi bagi anak buruh dari 5 persen menjadi 10 persen agar mereka bisa mengakses sekolah negeri terdekat di Jawa Timur.” kata Sunarti

Mungkin bukan hanya  Sunarti, banyak buruh perempuan lain yang dalam aksi 1 Mei juga memiliki harapan sama.  Indri, buruh perempuan yang dalam ceritanya pada saya ingin keadilan serupa bagi semua anak - anak buruh agar mendapatkan hak pendidikan yang sama tanpa ada persyaratan berbelit.

"Kami berharap anak-anak buruh dapat mengakses sekolah tanpa persyaratan yang memberatkan, agar memiliki kesempatan setara dalam meraih pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan.”

Selain isu pendidikan, aksi mereka juga menuntut pembebasan pajak atas kendaraan bermotor keluaran tahun 2010 ke bawah.

Menjadi buruh adalah menjadi manusia yang bekerja—dan bekerja adalah bagian dari eksistensi. Tetapi sejarah menunjukkan, tidak semua kerja diperlakukan dengan hormat. Ada kerja yang dihargai tinggi, ada yang dianggap sepele. Padahal, dunia ini berdiri di atas kerja yang sering tidak terlihat: tangan yang merakit, yang membersihkan, yang mengangkut, yang menjaga.

Hari Buruh, bagi saya, adalah hari untuk mengingat tubuh. Tubuh yang lelah, tubuh yang diperas, tubuh yang tetap bertahan. Ia adalah hari ketika kita seharusnya bertanya: siapa yang membuat hidup kita berjalan? Dan mengapa mereka sering tidak terlihat?

Mungkin, Hari Buruh bukan hanya milik buruh. Ia milik semua orang yang pernah merasa lelah tapi harus tetap berjalan. Ia milik mereka yang tahu bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang memiliki waktu untuk menjadi manusia. Dan setiap 1 Mei, sejarah itu seperti berbisik: perjuangan belum selesai. (Fan)

Di sana, waktu tidak lurus. Ia berputar, seperti napas yang tercekat dan tak selesai dilepaskan. Pada 1 Mei 2003, laki-laki yang kesebut bapak meninggal dunia. Sejak itu, tanggal ini bukan lagi milik kalender bersama. Ia menjadi ruang sunyi yang hanya aku huni—tempat di mana ingatan berdiri tanpa suara, tetapi terasa begitu keras.

Ada hal-hal kecil yang tak ikut mati. Cara ia mengajariku menguasai napas, misalnya. Aku anak yang mudah terengah sejak SD, seperti paru-paruku terlalu sempit untuk dunia. Ia tidak memarahiku. Ia hanya berkata, pelan, bahwa napas bisa dilatih. Senam napas, katanya—seolah hidup adalah sesuatu yang bisa diatur ritmenya, tidak perlu tergesa, tidak perlu panik. Sampai sekarang, setiap kali dadaku sesak, aku seperti mendengar suaranya: tarik napas pelan, tahan 3 detik, lepaskan. Sederhana, tapi tak pernah benar-benar mudah.

Atau kaki yang mendadak kram di tengah malam, saat tidur paling lelap. Rasa sakit itu datang seperti ingatan yang tak diundang. Dulu, aku akan memanggilnya—bahkan pada pukul nol, ketika dunia lain sudah terlelap. Dan ia selalu datang. Tidak pernah menunda, tidak pernah mengeluh. Tangannya tahu cara meredakan nyeri, seperti ia mengerti bahasa tubuhku sebelum aku sempat menjelaskannya.

Kini, ketika kram itu datang lagi, aku terbangun dalam sunyi yang berbeda. Tidak ada langkah yang mendekat. Tidak ada tangan yang menenangkan. Hanya sisa ilmu mengatasi kaki yang kram, yang seolah aku ahli dan bisa kupamerkan pada anakku. haha.

Orang-orang merayakan atau sekadar melewati hari itu. Aku tidak. Aku mendengarkan kembali jejak yang ditinggalkan: langkah yang tak pulang, suara yang tak lagi memanggil, dan kehadiran yang berubah menjadi bayang paling setia.

Hari Buruh, bagiku, adalah hari kehilangan yang lebih besar dari tentang bekerja tanpa lelah. (*)

Mereka datang dari berbagai layanan, mulai dari ojek online hingga taksi online. Dengan membawa spanduk, poster, dan kendaraan operasional, para driver menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah menegakkan aturan serta memberikan sanksi kepada aplikator yang dinilai tidak menjalankan Surat Keputusan Gubernur yang sudah ditetapkan dua tahun lalu.

Arif Widiyanto, salah satu driver sekaligus Ketua Himpunan Pengusaha Daring Indonesia (HIPDA) Sidoarjo, menyoroti ketimpangan tarif yang masih mereka alami. Untuk satu kali pengantaran, tarif dinilai terlalu kecil, bahkan bisa turun drastis ketika ada pesanan tambahan dalam satu perjalanan.

Ia juga mengkritik program hemat untuk roda empat yang tarifnya jauh di bawah ketentuan. Menurutnya, yang semestinya Rp3.800 per kilometer justru hanya berada di kisaran Rp2.600 hingga Rp2.800 per kilometer.

Di sisi lain, David Walalangi, perwakilan humas DOBRAK, menyebut pihaknya sudah menyampaikan aspirasi kepada legislatif. Namun, perjuangan belum selesai. Menurutnya, solusi tidak bisa hanya diserahkan kepada aplikator karena mereka akan terus mengikuti mekanisme persaingan harga.

David menilai pemerintah harus hadir sebagai regulator melalui pembentukan perda yang tegas dan tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa persoalan transportasi online terus berulang setiap tahun dan semakin rumit dengan hadirnya aplikator baru yang memicu perang tarif.

Menjelang sore, massa mulai membubarkan diri. Namun bagi para driver, aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang untuk memperjuangkan tarif yang adil dan perlindungan yang lebih pasti di jalanan. (Fan)