Kerusakan alam tidak pernah benar-benar jauh. Ia hadir dalam air yang kita minum, makanan yang kita santap, listrik yang kita gunakan, dan ruang hidup yang perlahan menyempit.
Pada 18 September 2026, gagasan itu mengemuka dalam diskusi dan pameran fotografi di Surabaya—dengan perempuan, pesisir, tambak, serta kampung-kampung yang menjadi saksi sekaligus penanggung biaya ekologis.
Baca juga: Workshop Fotografi: Merekam Kebudayaan dan Meninggikan Peradaban di Galeri Gedung Cak Durasim
Sore itu, dinding C2O Library & Collabtive tidak dipenuhi angka. Tak ada grafik deforestasi, tak ada tabel emisi. Yang tergantung adalah foto-foto: wajah-wajah perempuan, tambak, pesisir, kampung, dan sebuah pertanyaan yang sengaja dibiarkan terbuka—Kerusakan alam, siapa yang membayar?
Acara tersebut digelar WALHI Jawa Timur bersama C2O Library & Collabtive untuk memperingati Hari Keadilan Ekologis.
Kegiatannya mencakup peluncuran zine terbaru, bincang-bincang, dan pameran fotografi.
Penutur utamanya adalah Bambang Catur dari Klub Indonesia Hijau 03 dan pewarta foto Muni Moon. Juru kampanye WALHI Jawa Timur, Lucky Wahyu, memandu diskusi.
Dalam diskusi bertajuk “Delusi Menyelamatkan Bumi & Ancaman Terhadap Kelayakan Hidup”, Muni Moon mengusung tema “Kerusakan Alam, Siapa yang Membayar”.
Ia ingin fotografi tidak berhenti pada hutan yang jauh atau laut yang entah di mana.
Foto, baginya, harus membuat kita melihat bahwa ekosistem berdiam di antara kita: pada air yang diminum, ikan yang dimakan, dan listrik yang dinyalakan.
“Apa yang kita konsumsi, air yang kita minum, ikan yang kita makan, listrik yang kita pakai, itu semua terhubung dan berakar dari alam,” kata Muni.
Ia lalu bercerita tentang semanggi. Makanan khas Surabaya itu kian sulit ditemukan. Bukan karena resepnya lenyap, melainkan karena lahan di Kampung Sememi terus menyusut.
Warga menanam di lahan sendiri yang semakin sempit, lalu membawa hasilnya ke pusat kota.
Jarak, bensin, dan ongkos ojek membuat mereka hanya dapat berjualan pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.
“Kelangkaan makanan khas Surabaya akan lama-lama tergerus karena tidak ada lahan, karena lahannya dijadikan perumahan,” ujarnya.
Dari semanggi, percakapan bergerak menuju pertanyaan yang lebih besar: siapa yang membayar ketika rumah tergusur, sungai tercemar, dan penyakit datang tanpa diundang?
Muni menyebut masyarakat di Papua, Sumatra, dan berbagai tempat lain. Mereka tidak selalu menikmati hasil sumber daya alam, tetapi kerap menjadi pihak pertama yang menerima akibat kerusakannya.
“Kita yang buat, kita yang menerima,” katanya.
Bagi Muni, kota tidak pernah benar-benar kebal. Warga Surabaya pun berhadapan dengan air PDAM yang menguning, panas yang menyengat, dan ikan segar yang semakin sulit diperoleh.
Ia mengajak audiens mengurangi konsumsi—bukan memusuhi plastik, melainkan menimbang kembali pemakaiannya. Demikian pula dengan listrik.
“Kita harus bersolidaritas kepada mereka. Jangan itu menjadi persoalan mereka saja, itu juga persoalan kita,” ujarnya.
Ia menyinggung reklamasi di Kenjeran. Dampaknya, kata dia, tidak hanya ditanggung warga pesisir. Wonorejo, Rungkut, dan kawasan lain di Surabaya pun akan terdampak.
Karena itu, isu ekologis bukan pekerjaan segelintir orang. Alam tidak mungkin hanya dijaga petani atau masyarakat adat, sementara warga kota merasa cukup menjadi penonton.
Di bagian lain pameran, hampir seluruh subjek foto Muni adalah perempuan. Ia menyebut perempuan sebagai pagar kehidupan.
Di rumah, ketika air menjadi kotor, yang dicari adalah ibu. Ketika beras terasa tak enak, yang ditanya juga ibu. Ketika listrik padam, nama yang dipanggil kembali ibu.
Di Lamalera, perempuan menjual ikan ke gunung dan menukarnya dengan sembako. Dalam pertanian, perempuan menjadi petani. Di pesisir Bulak Banteng, mereka berdiri sebagai ujung tombak kehidupan sehari-hari.
“Kecerewetan atau ke-warning-an perempuan terkadang lebih dekat, lebih bisa masuk kepada orang-orang di sekitar,” katanya.
Di Bulak Banteng, kesadaran itu bergerak setelah pameran. Warga melihat foto kampung mereka sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa kampung itu kotor, bahwa ada tetangga yang sakit kanker, lalu meninggal.
Sepulang dari pameran, mereka membersihkan tambak, menanam mangrove, dan membuat lahan tanaman herbal.
Mereka juga menyusun aturan bersama: siapa pun yang membuang sampah dikenai denda Rp2.000.
“Fotografi punya kekuatan lebih ketika mereka melihat secara jelas, diam. Akhirnya mereka punya waktu untuk berpikir, berkontemplasi. Timbullah kesadaran,” ujarnya.
Bambang Catur dari Klub Indonesia Hijau 03 melengkapi diskusi. Isu ekologis, kata dia, sering dianggap kurang seksi untuk diperbincangkan.
Namun justru karena itu, isu tersebut harus terus diperjuangkan. Kerusakan alam tidak cukup dibaca melalui angka. Ia harus dilihat melalui dampak yang dialami masyarakat sipil.
Acara itu bukan sekadar peluncuran zine atau pameran foto. Ia seperti sebuah pengingat yang diletakkan di tengah kota: solidaritas adalah senjata. Mari kita kokang bersama—bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjalankan kerja bersama.
Sebab kerusakan alam tidak pernah benar-benar jauh. Ia hadir dalam air yang kita minum, makanan yang kita cari, dan udara yang kita hirup.
Kita yang membuat. Kita yang menerima. Maka sudah seharusnya kita pula yang menjaga. (Pat)
Editor : Redaksi