TUJUHPAGI - Sambang buyut, istilah yang kerap para warga sebut sebagai ritual mengunjungi leluhur mereka yang sudah ada dari turun terumurun. Ratusan langkah kaki menggema di sekitar jalanan Porong , Sidoarjo. Mereka berjalan dari taman Dwarakerta menuju Tanggul yang dimana dahulu mereka tinggal untuk merawat ingatan atas peristiwa yang terjadi dua dekade silam, Jumat (29/5/2026).
Dengan membawa sesajen dan dupa yang menyala, mereka mempersembahkan sembari duduk menghadap tanggul, sebagai penghormatan kepada leluhur.
Lantunan doa dari masing - masing warga menggema disekitar tanggul. Bagi warga korban lumpur, ritual tersebut bukan sekadar tradisi Jawa. Diantara para penghayat, Harwati menjelaskan, sambang buyut menjadi penanda bahwa mereka masih memiliki akar, leluhur, dan identitas yang tidak ikut tenggelam bersama rumah-rumah mereka.
“Selama 20 tahun kami belum pernah menggelar ritual seperti ini. Biasanya kami menggunakan pendekatan keagamaan melalui istigasah. Kini kami kembali pada tradisi Jawa karena identitas sebagai orang Jawa tidak bisa kami lepaskan.” Ujar Harwati.
Di atas tanggul yang kini menjadi tempat singgah sekaligus ruang mengenang, mereka tidak hanya berdoa untuk para pendahulu. Mereka juga berdoa untuk diri mereka sendiri serta orang-orang yang belum benar-benar dipulihkan oleh negara. Bagi warga korban lumpur, persoalan yang mereka perjuangkan selama dua dekade terakhir bukan semata tentang uang ganti untung. Ada luka administratif, sosial, hingga politik yang menurut mereka belum pernah diselesaikan.
“Yang kami perjuangkan bukan cuma uang, tetapi pemulihan,” Tegas Harwati. Baginya, perpindahan warga selama bencana terjadi tanpa persetujuan yang jelas. Secara administratif, data kependudukan mereka berpindah begitu saja. Dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian, terutama ketika sistem pelayanan publik mulai sepenuhnya berbasis digital.
Ia mengaku baru mengetahui datanya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat hendak mendaftarkan anak ke sekolah pada 2022. Selama bertahun-tahun, identitasnya seolah hilang dari sistem negara.
“Katanya sistem sudah canggih, tapi kami justru jadi korban digitalisasi karena data kami tidak ditemukan,” tutur Harwati.
Kondisi itu membuat banyak warga kesulitan mengakses bantuan sosial maupun layanan administrasi lainnya. Mereka merasa hidup dalam ruang abu-abu, ada secara fisik, tetapi seakan tak tercatat sebagai warga negara. Di tengah persoalan tersebut, warga mengaku perlahan kehilangan harapan terhadap pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari audiensi, mendatangi instansi, hingga melakukan publikasi melalui media dan media sosial. Namun, suara mereka terasa seperti tenggelam bersama lumpur.
Mereka akhirnya belajar hidup berdamai dengan stigma. Selama bertahun-tahun, warga korban lumpur kerap dianggap sebagai orang kaya karena memperoleh ganti untung. Namun kenyataan, tidak seindah di lapangan, justru banyak problematika yang jarang terungkap.
“Orang luar menganggap warga korban lumpur itu kaya. Mau tidak mau stigma itu harus kami hadapi sambil membangun kehidupan baru,”ujar Harwati. Tidak semua persoalan ganti untung benar-benar usak. Ia menjelaskan masih ada kelompok warga yang tanahnya belum dibayar hingga sekarang. Untuk skema cash and carry, menurutnya, masih terdapat sekitar 75 aset yang belum terselesaikan, mayoritas berasal dari Desa Jatirejo.
Ibu dua anak tersebut merupakan warga RT 10 RW 2 Desa Jatirejo, desa yang kini tinggal nama dan kenangan. Selain kehilangan rumah, sebagian warga juga merasa kehilangan hak politik. Sejak 2009, ia mengaku tidak pernah dapat menggunakan hak pilihnya secara utuh. Bahkan pada pemilu tahun lalu, meski telah terdaftar dan datang ke TPS, hak suaranya tetap tidak dapat digunakan.
“Lewat kejadian itu kami ingin menunjukkan bahwa warga korban lumpur masih kehilangan hak politiknya dan dianggap tidak ada oleh negara,” Ungkap Harwati. Luka lain datang dari absennya negara dan pihak perusahaan dalam kehidupan mereka selama dua dekade terakhir.
Menurut pengakuannya, tidak pernah ada kunjungan langsung dari pemerintah daerah maupun pusat untuk melihat kondisi warga di atas tanggul. Hal serupa juga ia rasakan dari pihak Bakrie. Selama 20 tahun, tidak pernah ada pertemuan langsung dengan warga korban lumpur di Titik 21 tempat mereka tinggal sekarang. Satu-satunya kunjungan yang ia ingat hanyalah kedatangan artis Nia Ramadhani sekitar 2017 atau 2019 di lokasi berbeda, dengan pengawalan aparat. Warga sekitar bahkan tidak diperbolehkan mendekat.
“Kalau memang ingin datang atau membantu, kami selalu terbuka,” Tegas Harwati.
Kini, dua dekade setelah lumpur pertama kali menenggelamkan rumah dan desa mereka, warga korban masih berkumpul di atas tanggul. Mereka membawa doa, sesaji, dan ingatan yang belum selesai. Di tengah negara yang mereka rasa semakin jauh, ritual Sambang Buyut menjadi cara sederhana untuk memastikan bahwa kampung mereka belum benar-benar hilang, setidaknya dalam ingatan orang-orang yang pernah hidup di sana. (fan)
Editor : Ardhia Tap